Enable JavaScript to ensure website accessibility
Pengadilan Tinggi
Pukul : 18:13:58 , Selamat Sore !!
DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-76 TAHUN "Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi" Lebih lanjut
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-76 TAHUN Dirgahayu Republik Indonesia Ke-76 Tahun "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Lebih lanjut
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH HAKIM AD HOC TIPIKOR PENGADILAN TINGGI BANTEN (Selasa, 13 Juli 2021) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (Rabu, 6 Januari 2021) Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Banten Hubungi kami di:
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Kota Serang, Banten 42126.
Telp. (0254) 250002, Fax. (0254) 250001
Email: humas@pt-banten.go.id
Lebih lanjut

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



Lebih lanjut

NILAI SKM PT BANTEN

NILAI SPAK PT BANTEN

Video Gugatan Sederhana

Video Pembangunan ZI



MAKLUMAT PELAYANAN PT BANTEN



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut